Kamis, 17 Juni 2010, 06:43 WIB
Arfi Bambani Amri
IVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana, Andi Arief, memperhatikan kasus pekerja di PT Angkasa Pura I. Perhatian SBY ini berkaitan dengan permintaan Amnesty International kepada Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, agar membicarakan kasus ini dengan SBY.
Menurut rilis yang diterima VIVAnews dari Istana, Rabu 16 Juni 2010, lembaga hak asasi manusia dunia itu juga telah menyurati pemerintah Indonesia perihal kasus itu. Amnesty menyoroti dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus pemecatan, kriminalisasi, dan mutasi aktivis Serikat Pekerja Angkasa Pura I (SP AP I) yang hingga kini masih berlarut-larut.
Karena itu, Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana (SKP BSB) diminta untuk mengklarifikasi kebenaran kasus pelanggaran hak-hak karyawan PT AP I. Informasi yang selama ini berkembang menyebutkan bahwa direksi mengabaikan tuntutan kesejahteraan karyawan, termasuk tuntutan mengenai keberadaan pensiun karyawan.
“Presiden SBY meminta Staf Khusus Presiden aktif melakukan mediasi atas konflik semacam ini, sehingga tercapai perdamaian," kata Yanno Nunuhitu, Liaison Officer Staf Khusus Presiden Andi Arief. "Kami sendiri juga merasa tersentuh jika benar bahwa karyawan sebuah perusahaan pengelola bandar udara, yang memiliki kaitan erat dengan keselamatan masyarakat, belum sejahtera hidupnya.”
Kasus pekerja di Angkasa Pura I ini sudah pernah dilaporkan Ketua Serikat Buruh PT Angkasa Pura I Itje Julinar ke Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada 14 Mei 2008. Mereka melaporkan skorsing dan mutasi atas karyawan yang melakukan mogok kerja.
Mei 2008, karyawan Angkasa Pura I di berbagai bandara se-Indonesia mogok massal menuntut tunjangan dan cuti yang tak kunjung disepakati dalam Perjanjian Kerja Bersama. Mogok ini berbuntut skorsing dan mutasi. (mt) • VIVAnews
Menurut rilis yang diterima VIVAnews dari Istana, Rabu 16 Juni 2010, lembaga hak asasi manusia dunia itu juga telah menyurati pemerintah Indonesia perihal kasus itu. Amnesty menyoroti dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus pemecatan, kriminalisasi, dan mutasi aktivis Serikat Pekerja Angkasa Pura I (SP AP I) yang hingga kini masih berlarut-larut.
Karena itu, Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana (SKP BSB) diminta untuk mengklarifikasi kebenaran kasus pelanggaran hak-hak karyawan PT AP I. Informasi yang selama ini berkembang menyebutkan bahwa direksi mengabaikan tuntutan kesejahteraan karyawan, termasuk tuntutan mengenai keberadaan pensiun karyawan.
“Presiden SBY meminta Staf Khusus Presiden aktif melakukan mediasi atas konflik semacam ini, sehingga tercapai perdamaian," kata Yanno Nunuhitu, Liaison Officer Staf Khusus Presiden Andi Arief. "Kami sendiri juga merasa tersentuh jika benar bahwa karyawan sebuah perusahaan pengelola bandar udara, yang memiliki kaitan erat dengan keselamatan masyarakat, belum sejahtera hidupnya.”
Kasus pekerja di Angkasa Pura I ini sudah pernah dilaporkan Ketua Serikat Buruh PT Angkasa Pura I Itje Julinar ke Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada 14 Mei 2008. Mereka melaporkan skorsing dan mutasi atas karyawan yang melakukan mogok kerja.
Mei 2008, karyawan Angkasa Pura I di berbagai bandara se-Indonesia mogok massal menuntut tunjangan dan cuti yang tak kunjung disepakati dalam Perjanjian Kerja Bersama. Mogok ini berbuntut skorsing dan mutasi. (mt) • VIVAnews
Tidak ada komentar:
Posting Komentar