Rabu, 16/06/2010 19:22:13 WIB
Amnesti Internasional telah meminta kepada Obama agar memasukkan topik tersebut dalam pembicarannya dengan SBY. Lembaga hak asasi manusia dunia itu juga telah menyurati pemerintah Indonesia perihal kasus itu.
Karena itu, Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana (SKP BSB) diminta untuk mengklarifikasi kebenaran kasus pelanggaraan hak-hak karyawan PT AP I. Informasi yang selama ini berkembang menyebutkan bahwa direksi mengabaikan tuntutan kesejahteraan karyawan, termasuk tunututan mengenai keberadaan pensiun karyawan.
“Presiden SBY meminta SKP BSB aktif melakukan mediasi atas konflik semacam ini, sehingga tercapai perdamaian. Kami sendiri juga merasa tersentuh jika benar bahwa karyawan sebuah perusahaan pengelola bandar udara, yang memiliki kaitan erat dengan keselamatan masyarakat, belum sejahtera hidupnya,” kata Yanno Nunuhitu, Liaison Officer SKP BSB, dalam siaran pers yang diterima Bisnis.com, tadi sore.
Karena itu, hari ini, SKP BSB memanggil karyawan korban pemecatan dan mutasi untuk dimintai keterangan. “Menurut karyawan, awalnya mereka menuntut agar perusahaan memberikan tunjangan hari tua atau dana penisun. Lantaran Direksi menolak, dua tahun lalu mereka menggelar pemogokan. Lalu, aktifis-aktifis SP ditindas, dipecat, dikriminalisasi, atau dimutasi. Proses pembelaan dan perundingan yang telah dilakukan selama dua tahun belum bisa melunakkan ego Direksi,” lanjut Yanno.
Dalam waktu dekat, SKP BSB juga memanggil Direksi PT AP I dan Dirjen Perhubungan Udara untuik didengar keterangannya. “Kami minta Direksi menghormati perundingan yang masih berlangsung. Jangan sampai karena soal Angkasa Pura, seluruh anak bangsa manggung malu di dunia internasional. Kami tak mau membiarkan Obama membicarakan isu ini,” katanya. (ts)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar